Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah Terolah ke Laut

Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan Air Limbah Terolah ke Laut
Ilustrasi pembuangan air limbah terolah ke laut dan peran konsultan dalam pengajuan Pertek.

Pelaku usaha yang lokasi usahanya dekat dengan laut dimungkinkan untuk membuang air limbah terolahnya ke laut. Hanya saja air limbah yang akan dibuang ke laut tersebut harus dilakukan pengelolaan sesuai dengan dokumen Persetujuan Teknis (Pertek). Artikel ini membahas tentang proses penyusunan dokumen untuk pengajuan Pertek pembuangan air limbah ke laut dan peran konsultan.

Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut diperoleh setelah menyusun dokumen kajian teknis atau standar teknis dengan memasukkan kajian hasil persebaran dampak air limbah ke laut. Penentuan jenis dokumen dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penapisan terhadap air limbah terolah dari outlet IPAL.

Perizinan mengenai pembuangan air limbah terolah ke laut telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dimana pelaku usaha wajib mengurus Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Penapisan Mandiri untuk Menentukan Jenis Dokumen yang Harus Disusun 

Jenis dokumen yang harus disusun ditentukan berdasarkan diagram alir penapisan mandiri sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Bagan alir tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Alur Penapisan Pembuangan Air Limbah ke Laut

Kode KBLI dalam Melakukan Penapisan Mandiri

Kode KBLI untuk penapisan dalam penyusunan dokumen Kajian Teknis maupun Standar Teknis telah ditulis pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, di Lampiran I .

Jenis Dokumen Berupa Kajian Teknis

Pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun dokumen kajian teknis ketika usaha dan/atau kegiatannya paling tidak memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:

  1. daftar usaha dengan kajian teknis dan tidak ada dalam daftar usaha dengan standar teknis,
  2. karakteristik air limbah mengandung parameter toksik,
  3. lokasi berdekatan dengan area sensitif,
  4. daya bilas air laut rendah,
  5. mutu air melebihi baku mutu air laut,
  6. baku mutu air limbah belum spesifik.

Jenis Dokumen Berupa Standar Teknis

Sedangkan pelaku usaha wajib untuk menyusun dokumen standar teknis apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi satu pun ketentuan yang telah disebutkan atau usaha dengan KBLI yang tertulis pada daftar usaha dan/atau kegiatan dengan standar teknis pada lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Aspek yang Harus Diperhatikan dalam Penapisan Mandiri

Penapisan mandiri untuk menentukan kewajiban berupa kajian teknis atau standar teknis dipengaruhi oleh beberapa aspek yang telah ditanyakan dalam bagan alir. Aspek yang harus diperhatikan yaitu:

  • Area sensitif 

Lokasi pembuangan air limbah terolah yang berdekatan dengan area sensitif wajib menyusun kajian teknis. Aturan ini ditetapkan karena area sensitif mudah terpengaruh oleh cemaran air limbah yang dapat mengganggu ekosistem laut. Kajian teknis disusun untuk mengkuantifikasi dampak cemaran air limbah terhadap area sensitif untuk menentukan pengelolaan lebih lanjut dalam mitigasi dampak yang ditimbulkan.

Daftar area sensitif telah diatur dalam Pasal 246 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lokasi yang termasuk area sensitif, yaitu:

  1. kawasan konservasi perairan;
  2. daerah rekreasi atau wisata bahari;
  3. kawasan mangrove;
  4. padang lamun;
  5. terumbu karang;
  6. kawasan taman nasional;
  7. kawasan taman wisata alam laut;
  8. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  9. kawasan rawan bencana alam;
  10. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan;
  11. alur migrasi biota laut yang dilindungi;
  12. daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;
  13. alur pelayaran; dan/atau
  14. wilayah pertahanan.
  • Baku Mutu

Penentuan baku mutu air laut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Lampiran VIII . Baku mutu tersebut adalah baku mutu umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk ruang laut.

Sedangkan baku mutu spesifik adalah baku mutu bagi suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri. Pelaku usaha diharuskan untuk teliti dalam menentukan baku mutu karena baku mutu menjadi poin penting dalam penentuan dokumen persetujuan teknis yang akan disusun.

Pemodelan Sebaran Air Limbah ke Laut untuk Penyusunan Kajian Teknis

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah terolah yang mengandung bahan beracun, berdekatan dengan area sensitif, daya bilas air laut rendah, kualitas air laut melebihi baku mutu, dan tidak terdapat baku mutu air limbah spesifik maka perlu untuk melakukan pemodelan sebaran air limbah ke laut untuk menentukan Zone of Initial Dilution (ZID).

ZID adalah zona pelarutan awal di mana konsentrasi pencemar memasuki perairan laut dan terdispersi hingga memiliki konsentrasi yang sama dengan perairan di sekitarnya.

Dalam melakukan pemodelan air limbah terolah ke laut, pelaku usaha perlu memperhatikan hal-hal berikut:

  • arah dan kecepatan angin,
  • arah dan kecepatan arus,
  • tinggi gelombang,
  • pasang surut,
  • batimetri,
  • musim,
  • kadar dan parameter pencemar.

Pengajuan Pertek Air Limbah, Pembangunan IPAL dan Pengajuan SLO

Dokumen berupa Kajian Teknis maupun Standar Teknis harus diajukan kepada menteri / gubernur sesuai dengan kewenangan perizinan berusaha, dalam rangka mengurus Persetujuan Teknis (Pertek). Setelah Pertek disetujui maka pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) / Wastewater Treatment Plant (WWTP) bisa dilakukan oleh Pelaku Usaha.

IPAL / WWTP harus dibangun sesuai dengan dokumen Persetujuan Teknis (Pertek) yang telah disetujui. Jika IPAL / WWTP  dibangun tidak sesuai dengan dokumen pertek, maka akan menjadi ketidaksesuaian pada saat pengajuan Surat Kelayakan Operasi (SLO).

Pengajuan SLO dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada menteri / gubernur setelah dilakukan uji coba terhadap IPAL. Surat Kelayakan Operasi ini merupakan izin yang diberikan oleh menteri / gubernur bagi Pelaku Usaha untuk dapat melakukan pembuangan air limbah terolah ke laut.

Pemantauan Lingkungan pada Tahap Operasi

Pelaku usaha yang melakukan pembuangan air limbah terolah ke laut wajib melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan baku mutu air yang dipergunakan. Lokasi titik pemantauan beserta periode pemantauan yang dilakukan antara lain:

  • titik penaatan pada outlet IPAL: dilakukan 1 bulan sekali sesuai dengan baku mutu air limbah,
  • titik pelepasan/pembuangan air limbah terolah ke laut: dilakukan 6 bulan sekali sesuai dengan baku mutu air laut,
  • titik pemantauan air laut berdasarkan ZID: dilakukan 6 bulan sekali sesuai dengan baku mutu air laut,
  • titik kontrol air laut di luar ZID: dilakukan 6 bulan sekali sesuai dengan baku mutu air laut.

PT Primax Mitra Sakti Sebagai Konsultan Pengurusan Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Pembuangan ke Laut

PT Primax Mitra Sakti merupakan konsultan perizinan berusaha dan lingkungan hidup yang berpengalaman dalam pengurusan Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) untuk Pembuangan ke Laut.

Anda dapat mengandalkan kami untuk layanan terbaik dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dan peningkatan kinerja lingkungan. Layanan kami selain pengurusan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) adalah:

  • pelaksanaan konstruksi IPAL, dan
  • pengajuan Surat Kelayakan Operasional (SLO) IPAL.

Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengakses layanan PT Primax Mitra Sakti melalui halaman ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi dengan kami, Anda bisa menghubungi narahubung kami melalui tautan ini.

Silakan menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut terkait layanan jasa konsultan pengajuan pertek air limbah.