Dokumen Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Usaha

Dokumen Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Usaha
Dokumen Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini mengalami peningkatan signifikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan daya beli masyarakat, dan meningkatnya teknologi. Hal ini mempermudah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pemrakarsa untuk membangun usaha baru atau memperbesar skala usahanya. Namun, hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karenanya, perlu ada upaya untuk meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun dokumen lingkungan.

Dokumen lingkungan tersebut disusun untuk mengkaji dan menilai dampak yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan. Dokumen yang harus disusun oleh pemrakarsa ini terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan jenis dan skala usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

Artikel ini akan membahas mengenai jenis-jenis dokumen lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemahaman yang baik dari semua pihak dapat saling memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari.

Definisi Dokumen Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 2, dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen ini disusun untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak akibat adanya usaha dan/atau kegiatan.

Jenis-jenis Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen lingkungan hidup terdiri dari beberapa jenis sesuai jenis dan skala kegiatan yang dilakukan. Dokumen diperlukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan perizinan lingkungan (perling) dan sebagai pemenuhan atas regulasi yang berlaku. Anda bisa membaca artikel mengenai alur perizinan berusaha sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui artikel ini. Jenis-jenis dokumen tersebut meliputi:

1. AMDAL

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dokumen ini merupakan kajian dampak penting usaha dan/atau kegiatan pada lingkungan hidup. Untuk menentukan suatu usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun AMDAL, harus dilakukan penapisan jenis dokumen lingkungan hidup. Penapisan ini mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki pemrakarsa dan skala besaran rencana usaha dan/atau kegiatan. Anda bisa mengetahui lebih jauh mengenai KBLI melalui artikel kami yang bisa Anda baca di sini. Sedangkan untuk proses penapisan,  Anda dapat pelajari lebih lanjut melalui tayangan ini.

Dokumen AMDAL terdiri dari 3 (tiga) jenis dokumen yaitu KA (Kerangka Acuan), ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan).

 2. UKL-UPL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 6, definisi dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

UKL-UPL wajib disusun untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria wajib menyusun AMDAL. Pengecualian untuk menyusun UKL-UPL pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL adalah:

  • pada usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi AMDAL kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan, dan 
  • dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana.

 3. SPPL

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 9, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, SPPL merupakan surat  pernyataan yang wajib dimiliki oleh pemrakarsa yang usaha dan/atau kegiatannya tidak memiliki dampak penting dan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL di antaranya:

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
  2. Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
  3. Termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

4. DELH dan DPLH

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan keduanya yaitu, DELH wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki AMDAL, sedangkan DPLH wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL.

Perusahaan yang Membutuhkan Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen lingkungan dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia tanpa terkecuali. Dokumen lingkungan diperlukan untuk memperoleh persetujuan lingkungan, di mana persetujuan lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi persetujuan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain untuk menghindari sanksi dan sebagai pemenuhan atas regulasi yang berlaku, dokumen lingkungan juga merupakan instrumen untuk mengelola dampak lingkungan dan meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan dapat menunjukan tanggung jawab sosialnya sehingga lebih mudah mendapatkan akses ke pendanaan.

Dalam memenuhi kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup, pemrakarsa dapat   menggunakan jasa konsultan. PT Primax Mitra Sakti adalah konsultan perizinan yang merupakan Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL (LPJP AMDAL) teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang  memiliki tenaga ahli untuk membantu pemrakarsa dalam mendapatkan perizinan lingkungan dan perizinan berusaha dengan lebih dari sepuluh tahun pengalaman dan lebih dari seratus proyek. Anda dapat berkonsultasi mengenai kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan hidup melalui tautan ini dan mengakses daftar layanan melalui core business.